Naomi Bemey

06 Juli 2009 09:45:57
JAYAPURA-Dua anggota TPN/OPM yang telah diamankan di Polres Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, yang mana satu diantaranya ditangkap dalam penghadangan di Distrik Poiway, Kabupaten Kepulauan Yapen, Selasa (2/7) lalu dan satunya lagi karena menyerahkan diri sehari kemudian, sesuai rencana akan dikirim ke Polda Papua.

ìRencananya, kedua anggota TPN/OPM yang ditangkap dan menyerahkan diri itu, akan kami kirim ke Polda Papua untuk penyidikan lebih lanjut,î kata Kapolres Kepulauan Yapen, AKBP Imam Setiawan ketika dihubungi Cenderawasih Pos via telepon selulernya, Minggu (5/7) kemarin.

Hanya saja, kapan rencana kedua anggota TPN/OPM akan dikirim ke Polda Papua, Kapolres Imam Setiawan belum mau mengungkapnya, yang jelas, keduanya pasti akan dikirim ke Polda Papua.

Apalagi, lanjut Kapolres Imam Setiawan, pihaknya masih melakukan pengembangan penyelidikan dan penyidikan terkait penghadangan kelompok TPN/OPM yang diketahui di bawah pimpinan Erick Manitori yang sempat melakukan perlawanan dengan tembakan itu.

Kapolres Imam Setiawan mengakui, kedua anggota TPN/OPM tersebut, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 106 KUHP tentang makar. ìKami sudah melakukan penahanan terhadap keduanya,î ungkap Imam.

Sementara itu, terkait dengan anggota TPN/OPM di bawah pimpinan Erick Manitori yang melarikan diri ke hutan, Kapolres menegaskan pihaknya sampai saat ini masih melakukan pengejaran. ìKami masih berupaya untuk mengejar mereka,î tandasnya.

Sementara itu, Plh Kabid Humas Polda Papua, AKBP Nurhabri mengatakan ada kemungkinan bahwa kelompok TPN/OPM di bawah pimpian Erick Manitori ada kaitannya dengan kelompok TPN/OPM pimpinan Decky Imbiri yang sempat menguasai Lapter Kapeso, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo Raya hingga hampir 1 bulan tersebut.

ìDari penghadangan itu, kami menemukan adanya dokumen rencana penyerangan Lapter Kapeso. Hanya saja, apakah ada kaitannya dengan kelompok Decky Imbiri kami belum bisa memastikan, karena masih kami pelajari,î imbuhnya.

Sekadar diketahui, dalam penghadangan itu, 15 personel dari Polres Kepulauan Yapen yang diback up 5 anggota TNI dari Kodim 1709 sempat terlibat kontak senjata di Poiway, Selasa (2/7).

Dalam penghadangan itu, 1 anggota TPN/OPM yang diketahui bernama Natanael (27) warga Korongbobi, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen berhasil ditangkap.

Selain itu, aparat juga berhasil mengamankan cukup banyak barang bukti, termasuk senjata api laras panjang rakitan, pistol rakitan, pelontar granat rakitan, belasan senjata tajam, termasuk busur dan anak panah serta belasan jimat, dokumen rencana penyerangan Lapter Kapeso dan bendera Bintang Kejora.

Dari kejadian kontak tembak itu, sekitar 20 anggota TPN/OPM berhasil lari masuk ke hutan dan diperkirakan 3 orang dari pihak OPM terluka, namun berhasil diselamatkan oleh rekan mereka.

Jumat (3/7), seorang anggota TPN/OPM bernama Yance Mabuai menyerahkan diri melalui aparat Bamuskam Poiwai, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. (bat

PUNCAK JAYA-Kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Jaya mendapat sorotan tajam dari Ketua Forum Komunikasi Pemuda Cinta Damai Puncak Jaya, David Telenggen, S.IP. Pasalnya, dinilai tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai tempat penyampaian aspirasi rakyat.

Dikatakan, selama ini banyak anggota dewan tidak pernah di tempat tugas, nanti jika mau terima gaji/honor baru datang, setelah itu langsung menghilang. “Seharusnya anggota dewan harus bisa melihat perkembangan atau perubahan apa yang telah terjadi di masyarakat, jangan hanya terima gaji kemudian langsung menghilang,”ungkapnya kepada wartawan, kemarin.

Terkait pada pemilihan legislatif nanti, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar memilih figur yang memiliki inteletual baik dan memiliki hati rakyat. Sebab apabila memilih anggota dewan yang tidak memiliki kedua persyaratan itu maka masyarakat akan menyesal sendiri.
” Sampai saat ini belum ada Perda yang mengatur tentang minuman keras (Miras), padahal di Puncak Jaya marak peredaran Miras,”paparnya. Diungkapkan, peredaran Miras di Kabupaten Puncak Jaya akhir-akhir ini cukup marak dan banyak telah menjadi korban akibat mengkomsumsi Miras.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres untuk bisa mengamankan daerah ini sehingga tidak ada lagi peredaran Miras. Khususnya pada Desember ini karena bertepatan dengan perayaan Natal. “Sudah ada kesepakatan bersama antara pimpinan daerah, kepolisian dan masyarakat untuk memberantas peredaran Miras tapi sangat disayangkan tidak adanya respon baik dari DPRD untuk langsung menggodok Perda Miras sehingga penjualan Miras tidak marak,”tandasnya. (nal)

PUNCAK JAYA-Kinerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Puncak Jaya mendapat sorotan tajam dari Ketua Forum Komunikasi Pemuda Cinta Damai Puncak Jaya, David Telenggen, S.IP. Pasalnya, dinilai tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai tempat penyampaian aspirasi rakyat.

Dikatakan, selama ini banyak anggota dewan tidak pernah di tempat tugas, nanti jika mau terima gaji/honor baru datang, setelah itu langsung menghilang. “Seharusnya anggota dewan harus bisa melihat perkembangan atau perubahan apa yang telah terjadi di masyarakat, jangan hanya terima gaji kemudian langsung menghilang,”ungkapnya kepada wartawan, kemarin.

Terkait pada pemilihan legislatif nanti, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar memilih figur yang memiliki inteletual baik dan memiliki hati rakyat. Sebab apabila memilih anggota dewan yang tidak memiliki kedua persyaratan itu maka masyarakat akan menyesal sendiri.
” Sampai saat ini belum ada Perda yang mengatur tentang minuman keras (Miras), padahal di Puncak Jaya marak peredaran Miras,”paparnya. Diungkapkan, peredaran Miras di Kabupaten Puncak Jaya akhir-akhir ini cukup marak dan banyak telah menjadi korban akibat mengkomsumsi Miras.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Kapolres untuk bisa mengamankan daerah ini sehingga tidak ada lagi peredaran Miras. Khususnya pada Desember ini karena bertepatan dengan perayaan Natal. “Sudah ada kesepakatan bersama antara pimpinan daerah, kepolisian dan masyarakat untuk memberantas peredaran Miras tapi sangat disayangkan tidak adanya respon baik dari DPRD untuk langsung menggodok Perda Miras sehingga penjualan Miras tidak marak,”tandasnya. (nal)

Test

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!