Uncen Dituntut Ciptakan SDM Papua
November 22, 2008 at 1:17 am (budaya) (Add new tag, barnabas-suebu, papua, uncen)
Ditulis Oleh: Islami/Papua Pos
Rabu, 19 November 2008
JAYAPURA (PAPOS)- Sebagai lembaga pendidikan yang bertanggungjawab moral atas keterlibatan secara penuh dalam proses penyusunan Undang-undang Otonomi Khusus di Papua, Universitas Cenderawasih berupaya agar pelaksanaan implementasi Otsus ini dapat berjalan. Dengan menggelar seminar dan lokakarya 6 tahun pelaksanaan Otsus di tanah Papua dalam rangka Dies Natalis ke-46, Uncen mengundang seluruh stakeholders, baik tokoh masyarakat, tokoh Gereja, tokoh adat dan masyarakat lainnya juga Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH mengatakan, Otsus di tanah Papua dapat berjalan dengan baik tergantung bagaimana penerapan implementasinya.
Menurutnya, ada tiga hal yang menyebabkan Otsus di Papua belum maksimal pertama, pemahaman atau persepsi yang berbeda-beda baik ditingkat rakyat, aparatur pemerintahan hingga tingkat Menteri sekalipun, kedua, terjadinya penyalahgunaan dana Otsus dan ketiga aturan-aturan tentang pelaksanaan Otsus, manajemen serta SDM Papua yang tidak mendukung.
Maka dari itu, sebagai Perguruan Tinggi dan lembaga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan implementasi Otsus, diharapkan mampu meningkatkan mutu SDM di Papua, baik mutu pendidikannya maupun segala sesuatu tentang kesejahteraan.
“Otsus ini solusi, tetapi jika solusi ini tidak dijalankan baik maka akan jadi masalah. Selain itu, belum semua orang paham soal implementasi Otsus ini, Maka dari itu, diharapkan peran Uncen dalam membantu hal ini,” ujar Gubernur dalam pemaparannya pada seminar, Selasa (18/11) kemarin di Fakultas Ekonomi Uncen.
Disisi lain Gubernur menegaskan, secara umum ketika UU Otsus ini disahkan akhir 2001 lalu, tidak disertai perangkat-perangkat pelaksanaannya atau aturan-aturan seperti Perdasi dan Perdasus, kapasitas kepemimpinan di pemerintahan, kapabilitas manajemen dan perencanaan penganggaran yang baik serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan juga tidak ada sistem untuk memonitoring dan mengevaluasi.
Selain itu, dari segi kontrol sistem sangat kurang, transparansi dan akuntabilitas tidak berjalan dengan baik, sehingga hal itu mengakibatkan serta dapat membuka ruang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dan keuangan negara, sehingga mengakibatkan korupsi.
Rektor Universitas Cenderawasih, Prof. DR. B. Kambuaya, MBA mengatakan, jika berbicara masalah Otsus berarti bicara tiga hal yaitu, keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan makanya Uncen berusaha membuat orang menjadi kuat, lalu agar manjadikan masyarakat tersebut dapat berperan aktif dalam semua hal.
“Percuma saja jika keluarkan uang banyak, jika kapasitas masyarakat masih begitu-begitu saja lama-lama uang bisa habis,” terang Rektor.
Menurut Rektor, sesuai dengan harapan Gubernur agar Uncen mampu mengelola SDM Papua sebaik mungkin, jalan satu-satunya ialah memajukan pendidikan masyarakat karena pihaknya menjadi salah satu lembaga perguruan tinggi di Papua yang dipercayakan akan hal itu.(islami)
Add as favourites (0) | Quote this article on your site | Views: 31
Polda Diminta Stop Periksa DAP – Kemarin, Ratusan Massa Demo ke UNDP dan DPRP
September 1, 2008 at 12:58 am (budaya) (budaya, menuntuk kepolda)
JAYAPURA- Ratusan massa kemarin mendatangi UNDP (United Nasional Development ) sebagai salah satu bagian dari lembaga PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan DPR Papua Mereka meminta agar pemeriksaan yang dilakukan terhadap sejumlah pentolan Dewan Adat Papua (DAP) terkait peristiwa peringatan hari pribumi di Wamena beberapa waktu lalu dihentikan.
Massa yang menamakan diri Koalisi Mahasiswa dan Masarakat Peduli Tanah Papua (KMMPTP) itu, tiba di gedung DPR Papua sekitar pukul 14.45 WIT. Mereka datang hanya membawa spanduk yang bertuliskan dua yang urgent “1, UNDP Harus segera mendesak Kapolda Papua untuk menghentikan pemeriksaan terhadap DAP dan panitia perayaan hari Pribumi internasional sebelum ada pelapor khusus dari PBB bagi masyarakat pribumi karena penyelesaian persoalan ini harus melalui hukum internasional bukan hokum RI. 2, Meminta Polisi segera mengungkap pelaku penembakan Opinus Tabuni.
Di halaman Gedung DPRP itu, massa yang dipimpin Buktar Tabuni itu berorasi yang intinya mendesak DPR Papua agar lembaga wakil rakyat itu segera bersurt ke Polda Papua untuk menghentikan pemeriksan terhadap pentolan DAP. “Kami minta DPRP harus segera secepatnya menyurai Kapolda Papua untuk hentikan pemeriksaan terhadap DAP,” teriak Buktar.
Ia juga mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Wamena itu merupakan bentuk pelanggaran HAM yang harus diusut tuntas oleh pengadilan internasional.
Selain itu, mereka juga menilai pemerintah Republik Indonesia telah menodai dan melanggar deklarasi PBB 13 Septemer 2007 tentang perlindungan bangsa pribumi internasional. “Karena itu, kami minta kasus ini diusut tuntas, karena militer RI sudah mencoreng hari pribumi untuk itu prosesnya harus internasional,” teriaknya lantang.
Dalam pernyataan sikapnya antara lain disebutkan bahwa Deklarasi PBB yang terbaru adalah hak asazi masyarakat adat pribumi (United Nations Declaration on the rights of Indigenous Peoples) yang disahkan dalam sidang PBB tanggal 13 September 2007 di New York. Deklarasi yang terdiri dari 46 pasal itu salah satu pasalnya yakni pasal 3 menyatakan masyarakat adat berhak menentukan nasib sendiri. Atas itu, mereka juga berhak menetukan status politik mereka dan secara bebas memacu pengembangan ekonomi social budaya.
Disebutkan juga bahwa masyarakat adat dalam melaksanakan hak menentukan nasib sendiri dan berhak untuk otonomi atau berpemerintahan sendiri dalam hal – hal local. Salah satunya DAP secara resmi terdaftar sebagai anggota bangsa pribumi internasional se-dunia maka mensyukuri ini DAP melaksanakan Hari perayaan Pribumi tanggal 9 Agustus lalu tetapi perayaan tersebut dinodai dengan insiden penembakan Opinus Tabuni.
Bergantian mereka berorasi antara lain Usama Waka, Rony Murib dan Seby Sambom, namun isi orasinya semuanya hampir sama, mereka meminta dewan untuk menyurati Kapolda. “Untuk itu, kami ingin bertemu dengan semua pimpinan dewan sekarang juga,” kata Usama. Hanya saja, kemarin itu pimpinan DPRP tidak ada, bahkan sebagian besar anggotanya juga tidak hadir sehingga mereka hanya bertemu dengan beberapa anggota diantaranya Ketua Komisi F Ir Weynand Watori, Ketua Komisi E Zakarias Yoppo dan Henny Arobaya dari Komisi A. Mereka diterima di halaman parkir gedung wakil rakyat itu.
Weynand Watori mengatakan bahwa pihaknya juga sedang menseriusi kasus tersebut karena ia juga menilai kalau kasus itu mengarah pada pelanggaran HAM Ia bahkan telah menyampaikan kasus tersebut kepada Ketua Komnas HAM beberapa waktu lalu ketika dating ke Jayapura dan rencananya Komnas juga akan melakukan penyeldikan terhadap kasus tersebut. Kata Weynand, orang Papua tidak ingin terus menjadi korban dan tidak ingin menjadi eksperimen, karena pihaknya meminta Komnas HAM untuk turun ke Wamena. “Kami sudah sampaikan kasus ini kepada Komnas HAM Pusat dan sudha tanyakan peristiwa tersebut tetapi sampai sekarang memang belum ada penjelasan resmi,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta semua pihak untuk mengungkap kasus in dengan jelas, bagaimana sebenarnya yang terjadi sehingga rakyat merasakan keadilan. Ia berjanji akan menyampaikan aspirasi itu kepada pimpinan dewan dan mengatakan pada Hari Senin nanti dipastikan surat permintaan penghentian pemeriksaan terhadap pentolan DAP sudah sampai di Polda Papua “Kami usahakan suratnya pada hari Senin nanti suratnya sudah sampai di Polda Papua,” katanya.
Markus Haluk yang juga ikut dalam aksi tersebut mengatakan, pihaknya berharap agar dewan serius menindaklanjuti aspirasi itu dengan harapan Polda Papua dapat menghentikan pemeriksaan terhadap DAP. “Harapan kami begitu, dewan menanggapi ini serius dan segera menyurati Polda,” tandasnya.
Sementara itu, demo yang dilakukan oleh KMMPTP ini, dipantau langsung oleh Kapolresta Jayapura, AKBP Roberth Djoenso SH. Menurut Kapolresta, dalam pengamanan demo ini, pihaknya mengerahkan 1 SSK Brimob dan 1 SSK Dalmas Polresta Jayapura.
“Dalam demo ini, kami mengerahkan 2 SSK pasukan untuk mengamankan,” kata Kapolresta.
Kapolresta menjelaskan UNDP ini bukan menangani masalah politik dan HAM,namun mereka bekerjasama dengan Bappeda dalam pembangunan terutama untuk mempercepat program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah, termasuk bekerjasama dengan BPMD Provinsi Papua dalam bidang ekonomi dan sejumlah LSM yang bergerak di bidang kemasyarakatan.
Seperti diketahui sebelum mendatangi UNDP, KMMPTP lebih dahulu mengelar aksi long marc ( berjalan kaki) dari depan Ekspo Waena ke pertokoan depan Kantor Kanwil Pos Wilayah XI Maluku- Papua Tak pelak, aksinya itu sempat membuat arus lalu lintas Abepura- Waena macet.
Sebelum massa menuju ke kantor UNDP, sempat terjadi ketegangan antara massa dengan pihak aparat keamanan. Saat itu, massa memaksakan diri untuk berjalan long march, namun dicegah Kapolsekta Abepura AKP D Rumaropen. Alasannya, aksinya itu bisa menganggu ketertiban masyarakat, karena akan membuat arus lalu lintas terganggu.
Selama menggelar orasi di Abepura, massa mendapat pengawalan dari pihak keamanan, dari Brimob, Dalmas Polresta dan Polsekta Abepura. (tia/api/bat/mud)
Popularity: 45% [?]
Bergabung ke pembahasan di Forum SPM – (1) Posts
Categories: Demo & Aksi
Tags: aksi, DAP, Demo, features, hari pribumi, penangkapan, undp
