Demo di KPU Papua Nyaris Ricuh
25 Agustus 2009 00:03:26
Tuntut Ketua KPU Papua dan Yahukimo Diadili
JAYAPURA-Pertemuan KPU Provinsi Papua membahas waktu rencana pleno lanjutan penetapan kursi DPRP dan sosialisasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersama para pimpinan Parpol di Aula KPU Papua Selasa (25/8) kemarin diwarnai aksi demo, bahkan dalam aksi itu nyaris terjadi kericuhan.
Aksi tersebut dilakukan oleh sekitar 100-an massa dari koalisi 31 Parpol Kabupaten Yahukimo dan Kamda SBY-Boediono. Mereka tiba di kantor KPU Papua sekitar pukul 14.00 WIT di saat pertemuan antara KPU Papua dan pimpinan Parpol itu akan segera dimulai.
Massa yang terdiri dari kaum pria dan wanita itu langsung membentangkan dua spanduk berukuran besar dengan bertuliskan: ‘Pecat dan adili Ketua KPU, anggota KPU Papua, Ketua KPU Yahukimo dan anggotanya’, ‘Hentikan pembohongan publik, Pemilu Yahukimo cacat hukum dan seret KPU ke meja hijau’, ‘Bersama kita lawan kejahatan Pemilu’, dan beberapa spanduk lainnya.
Awalnya mereka ingin menemui Ketua KPU Papua Benny Sweny S.Sos dan anggotanya, namun karena bersamaan dengan acara pertemuan dengan pimpinan Parpol, sehingga tidak seorangpun anggota KPU bisa menemui para pendemo.
Terkait demo ini, aparat keamanan yang bersenjatakan pentungan itu melakukan pengamanan secara ketat di depan pintu masuk kantor KPU tersebut, sedangkan lainnya berjaga-jaga pula di halaman kantor KPU.
Demo ini nyaris ricuh, karena massa terus mendesak agar bisa bertemu dengan Ketua KPU Papua. Namun polisi tetap tidak mengizinkan pendemo itu, karena Ketua KPU Papua bersama anggotanya sedang melakukan pleno.
Karena tidak ada pihak KPU yang menemui massa, sehingga massa balik ‘membujuk’ polisi agar perwakilan mereka bisa diizinkan masuk menyampaikan aspirasi mereka. Meski begitu, polisi tetap tidak mengizinkan, akibatnya sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara aparat dengan massa yang memaksa masuk.
Massa baru bisa sedikit tenang ketika polisi memberikan pengumuman jika Ketua KPU baru bisa menemui massa sekitar satu jam lagi
“Polisi dengan massa tidak ada masalah. Jangan kita jadi korban karena kepentingan orang lain,” teriak aparat Polresta Jayapura Halitopo saat diminta menenangkan massa.
Kordinator Lapangan Petrus Simon L kepada Cenderawasih Pos mengatakan, tuntutan agar Ketua KPU Papua Benny Sweny dan anggotanya Hasyim Sangadji, Ketua KPU Yahukimo dan anggotanya diganti itu karena mereka dianggap gagal menyelanggarakan Pemilu di Papua, khususnya di Yahukimo.
Bahkan mereka dinilai telah melakukan kejahatan politik yang sistematis, terstruktur dan masif. “Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta adanya begitu banyak persoalan yang dihadapi setelah pelaksananaan Pemilu di Provinsi Papua,” tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, mereka juga diduga kuat terbukti melakukan pengalihan suara maupun penghilangan suara Parpol dan calon anggota legislatif di berbagai daerah. “Konkretnya, KPU dinilai telah melakukan pembohongan publik dan saksi palsu. Buktinya adanya putusan MK No 41-81/PHPU.A.VII/2009 dan putusan MK No 57/PHPU.C.VII/2009.
Dimana fakta hukum mengungkapkan bahwa KPU Yahukimo tidak melakukan pemungutan suara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Namun sangat disayangkan KPU Provinsi Papua, secara sepihak telah membawa data suara fiktif Yahukimo ke KPU Pusat untuk dimasukkan dalam tabulasi suara nasional hasil Pemilu 2009,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Papua, Benny Swenny,S.Sos menanggapi hal itu dengan kepala dingin. Pihaknya mengatakan, tuntutan agar dirinya diganti bersama anggota KPU lainnya Hasyim Sangadji merupakan suatu ekspresi dari Caleg atau Parpol.
Untuk itu, pihaknya mempersilahkan Parpol atau Caleg yang merasa keberatan agar mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan (DK) KPU Pusat. “Dari situlah nantinya DK yang menilai apakah saya melanggar atau tidak,” jelasnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, kemarin.
Soal tudingan KPU sepihak bahwa KPU Papua menyampaikan suara fiktif hasil Pemilu Yahukimo ke KPU pusat, Benny menegaskan itu tidak berdasar. Sebab jika mencermati putusan MK itu secara jelas, sebenarnya sudah jelas bahwa di Yahukimo pada umumnya tidak terjadi penconterangan, kecuali hanya dilakukan kesepakatan atau aklamasi.
Terkait kearifan lokal itu juga dipahami pihak MK sendiri.
Hanya saja, karena masalah adiministrasi, dimana tidak ditetapkan dalam berita acara, baik C1 di tingkat TPS dan di tingkat distrik, sehingga terjadi perbedaan rekapitulasi.
Posisi KPU Provinsi, lanjutnya, hanya sebagai penyelenggara yang secara berjenjang telah menerima hasil itu mulai dari PPS, PPD dan KPU Kabupaten. “Sehingga produk atau hasil yang masuk ke KPU Provinsi dan selanjutnya diteruskan ke KPU Pusat itu dianggap laporan yang sudah valid, karena telah melalui proses pelaporan dan pengawasan yang ketat, termasuk para saksi Parpol saat itu,” terangnya.
Seharusnya, ujar Benny, masyarakat termasuk saksi bisa langsung mengkomplain saat itu, sehingga dilakukan pemilihan ulang. “Tapi nyatanya tidak. Padahal pasal 170 UU No 10 tahun 2008 ayat 1 jelas menyebutkan, dalam hal terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS, pengawas Pemilu lapangan memberikan saran perbaikan dengan disaksikan saksi-saksi yang hadir dan petugas ketentraman. Pada ayat (2), maka KPPS seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan oleh pangawas Pemilu sebagaimana dimaksudkan ayat 1,” paparnya.
“Jadi pertanyaannya, dimana saksi-saksi Parpol saat itu? Kenapa tidak dikomplain kalau memang tidak ada Pemilu,” pungkasnya. (don/ind/fud)
Komnas HAM Papua Belum Miliki Landasan Operasional
21 Agustus 2009 22:53:00
Ramandey: Draft Rancangan Perdasinya Sedang Disusun.
JAYAPURA-Kendati telah berdiri dan operasional sejak lima tahun lalu, Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua belum memiliki aturan hukum yang bisa dijadikan landasan untuk mendukung seluruh operasionalnya.
“Memang sampai sekarang Perwakilan Komnas HAM Papua belum memiliki aturan hukum sebagai landasan yang mendukung operasionalnya,” ungkap Sekretaris Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Jumat (21/8).
Dikatakan, sejak terbentuk hingga sekarang, Perwakilan Komnas HAM Papua hanya mengacu pada Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Komnas HAM dan SK Ketua Komnas HAM Nomor 20 tahun 2003.
Sedangkan aturan hukum yang bisa mendukung kegiatan lembaga itu secara maksimal belum ada. Sehingga tidak heran jika sampai sekarang ini Komnas HAM Papua sulit untuk didanai tesendiri di dalam APBD Provinsi Papua.
“Jadi selama ini Pemprov Papua sebenarnya ingin membantu atau mengalokasikan anggaran tetapi karena tidak ada aturan hukumnya, sehingga bantuan yang diberikan tidak bisa maksimal hanya sebatas bantuan,” terangnya.
Tak heran kalau kemudian dukungan dana terhadap kegiatan atau operasional Komnas HAM Papua sangat minim sehingga lembaga ini harus ngos–ngosan untuk
melaksanakan berbagai program yang telah disusunnya.
Bahkan kata Frits ada sebagian program yang tidak sempat dilaksanakan karena anggaran yang tidak optimal.
Karena itu, lanjut Frits melalui pelatihan yang sekarang sedang dilaksanakan, pihaknya sekarang ini sedang menyusun draft Rancangan Perdasi tentang Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua. ”Sekarang sedang kami susun draftnya untuk memberikan arah tentang kedudukan Komnas Papua,” ujarnya.
Rancangan Perdasi ini diharapkan untuk mengatur bagaimana hubungan kelembagaan, mandat dan hak – hak anggaran bagi Komnas HAM Papua. Jadi bagaiman ada alokasi anggaran permanen untuk Komnas HAM.
Dengan adanya Perdasi Komnas HAM Papua maka pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran akan lebih optimal dan bukan dalam bentuk bantuan lagi sebab Komnas akan memiliki dokumen pelaksanaan anggaran sendiri seperti SKPD lainnya di jajaran Pemprov Papua.
“Dengan adanya Perdasi eksistensi Komnas HAM Papua akan lebih eksis lagi secara kelembagaan dan akan mendapat dukungan dana yang memadai,” katanya.
Setelah nanti disusun draftnya akan disampaikan kepada Pemerintah daerah dan DPR Papua untuk memenuhi mekanisme yang lebih besar.(ta)
STIMIK Sepuluh Nopember Komit Bangun IT
21 Agustus 2009 22:54:09
STMIK Sepuluh Nopember Komiy Bangun IT
JAYAPURA-Meski usianya masih terbilang sangat muda, namun Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember Jayapura tetap berkomitmen untuk membangun dan menyiapkan generasi muda yang trampil dan tangguh dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Ketua STIMIK Sepuluh Nopember, Rosiyati Anwar, SE, MM, mengungkapkan, STIMIK terus membangun komitmen untuk melangkah demi terwujudnya lembaga pendidikan yang dapat mencetak tenaga profesional dibidang Informatika dan Teknologi (IT) untuk kemajuan di Tanah Papua.
“Kami sadar betul bahwa dalam dua tahun berdirinya STIMIK ini masih banyak yang perlu dibenahi. Tetapi tidak terlepas komitmen bahwa pembangunan di Papua haruslah terus maju seiring dengan perkembangan global yang sedang terjadi,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos usai membuka Kuliah Umum di Aula STMIK, Jumat (21/8).
Dijelaskan, bahwa komitmen untuk terus maju dan lebih baik dari tahun demi tahun akan terwujud bila ada satu kesatuan dan langkah bersama antara Yayasan dan STIMIK Sepuluh Nopember bersama seluruh karyawan dan para dosen serta mahasiswa. “Komitmen tersebut saya wujudkan dengan peningkatan kerjasama dengan perguruan lain, peningkatan kuantitas dan kualitas dosen, membangun website dan penggunaan VSat sehingga mahasiswa ataupun dosen dapat menggunakan internet secara gratis demi menunjang kemajuan dari STMIK itu sendiri,” tegasnya.
Hal yang penting, kata Rosiyati adalah proses akreditasi dari BAN-PT (badan akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi) yang tinggal menunggu kedatangan dari para aksesor atau tim penilai dari BAN-PT datang ke Jayapura. “Tidak hanya itu, 3 dosen dari 30 dosen yang ada STIMIK Sepuluh Nopember telah menjalani pendidikan S2 di Universitas Gunadarma dan Unhas untuk dilatih tenaga profesional dibidang IT dan manajemen informatika,” ujarnya.
STIMIK menurutnya juga akan berupaya memberikan fasilitas seperti perpustakaan umum untuk menunjang keberhasilan dan memberikan manfaat dan nilai tambah peningkatan mutu baik mahasiswa STIMIK kedepan.
Sementara itu dalam kuliah umum kemarin, menampilkan dua pembicara DR. Agus Sumule, M.Si tentang pentingnya ICT dan Anton Rahanusun, SH, tentang HAKI Hak atas kelayakan intelektual. (ind)
Keluarga Miliki Peranan Sangat Sangat Besar
21 Agustus 2009 23:19:40
Dari Peringatan Harganas ke XVI dan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong
SENTANI-Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, tetapi walaupun demikian sangatlah membawa peranan yang sangat besar serta sangat menentukan kualitas hidup bangsa.
Selain hal tersebut, keluarga juga merupakan lingkungan utama tempat atas terbentuknya kepribadian dan sebagai pranata sosial dalam memberikan bekal pengetahuan tentang makna kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Adapun maksud dari kegiatan tersebut, yaitu menumbuhkan kesadaran para keluarga , memupuk serta meningkatkan semangat gotong royong serta memupuk usaha-usaha kemandirian keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Hal ini disampaikan Bupati Jayapura, Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM dalam sambutannya dalam acara peringatan hari Keluarga Nasional ke XVI dan Pencanangan Bulan Bhakti gotong royong Kabupaten Jayapura Tahun 2009 di Lapangan upacara Gunung Merah Sentani (21/8). Dia menyatakan, keluarga adalah institusi yang memiliki peranan sentral dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dimasa yang akan datang.
Tetapi walaupun demikian, dalam hal pencapaian tersebut tidaklah mudah. Hal tersebut diakibatkan masalah sosial yang dihadapi dapat berpengaruh terhadap situasi keluarga.
Habel juga mengatakan masalah yang menjadi isu actual dalam masyarakat adalah masih banyaknya keluarga miskin, yaitu sekitar 41,2% dari 29.515 atau sekitar 12.176 orang. Dimana dengan hal tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimun yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan juga kesehatan.
Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati Habel juga meresmikan prasarana dan sarana pelayanan masyarakat diantaranya, penggunaan mobil unit penerangan KB, pendirian pusat jaringan pelayanan perempuan dan anak sebagai tempat konseling dan pelayanan bagi korban KDRT dan juga penggunaan klinik KB di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura.(cr-156)
Untuk Alihkan Air Danau Tigi
1 Agustus 2009 23:20:25
Juga Akan Jadi Sumber Energi PLTA
JAYAPURA- Seringnya Air Danau Tigi melimpah rupanya telah membuat jalan dan areal perkebunan di sekitarnya menjadi tergenang. Karena itu, di Danau Tigi yang terletak di Waghete itu kedepan oleh pemprov Papua akan dibuatkan sedotan raksasa untuk mengalihkan air danau yang kerap kali meluap setiap kali hujan deras.
Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Ir Jansen Monim, MT kepada Cenderawasihi Pos kemarin. “Jadi kedepan ini, kami akan berupaya membangun sedotan untuk mengalihkan air Danau Tigi di waghete,” ungkapnya.
Ia mengatakan, air Danau Tigi selalu melimpah pada musim penghujan saking banyaknya air selalu meluap hingga menggenangi areal disekitarnya baik jalan raya hingga areal perkebunan rakyat yang berada di daerah itu ikut terendam air. Sehingga tanaman di perkebunan itu menjadi rusak yang sudah tentu merugikan para petani.
Tidak hanya itu, lanjut Jansen Monim, jalan raya di dekat danau itu yang merupakan ruas Waghete – Enarotali juga ikut rusak karena terendam air, sehingga jalanan tersebut tidak bisa berfungsi maksimal akibatnya kegiatan masyarakat juga ikut terhambat. “Jadi meluapnya air sungai Danau Tigi ini sudah menyebabkan banyak kerusakan tidak hanya sarana dan prasarana infrastruktur saja tetapi juga areal perkebunan rakyat,” terangnya. Danau Tigi meluap karena hanya memiliki satu lubang pembuangan, itupun sangat sempit.
Karena itu kata Jansen Monim, pihaknya akan membangun sedotan raksasa untuk mengalihkan air Danau Tigi ke Sungai Yawei. Di Sungai Yawei aliran air ini akan difungsikan untuk energi listrik yakni pusat listrik tenaga air (PLTA). Dengan begitu air sungai yang dilihkan itu akan memiliki dua fungsi paket. Pertama untuk mengairi areal pertanian di Yawei yang selama ini hanya berharap pada air hujan dan kedua untuk energi pembangkit listrik di daerah Yawei maupun Waghete.
“Jadi dengan adanya sedotan ini ada dua fungsi yang bisa kita gunakan yaitu untuk membantu mengairi areal pertanian dan untuk energi pembangkit listrik atau PLTA di daerah itu,” tandasnya.(ta)
Dprd membahas Rancangan Kesehatan
JAYAPURA-Setelah lama dipending, dalam waktu dekat ini DPRP akan kembali membahas Rancangan Perdasi (Raperdasi) Pembangunan Kesehatan. Terkait hal itu, Panitia Musyawarah (Panmus) DPRP menggelar rapat di Ruang Panitia Anggaran DPRP, Jumat (21/8).
“Rapat tadi itu antara lain kami membicarakan rencana dewan untuk membahas kembali Rancangan Perdasi tentang pembangunan kesehatan,” ungkap Wakil Ketua II DPR Paskalis Kosay, S.Pd kepada Cenderawsih Pos usai rapat Panmus.
Dikatakan, Raperdasi tentang pembangunan kesehatan, pada sidang non APBD tahun 2008 lalu memang sudah pernah dibahas. Tetapi antara eksekutif dan legislatif tidak sependapat untuk beberapa hal terpaksa penetapannya di pending hingga saat ini. “Nah sekarang Raperdasi itu akan kita lanjutkan lagi pembahasannya,” ujarnya.
Paskalis Kosay mengatakan, pembahasannya akan dimulai pada Senin (24/8) nanti yang akan diawali dengan pertemuan antara kelompok kerja yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pihak–pihak terkait lainnya. “Pokja ini melakukan pembahasan ditujukan untuk mencari kesepahaman dan penyamaan persepsi dengan semua pihak tentang rancangan Perdasi ini,” katanya.
Setelah kelompok kerja tuntas melakukan pembahasan, maka dilanjutkan dengan pembahasan antara eksekutif dan legislatif masih dalam rangka mencari kesepahaman antara keduanya sehingga ada persamaan persepsi diantara lembaga tersebut tentang Perdasi itu.
Selanjutnya, setelah ekskeutif dan legislatif sepaham tentang isi Rancangan Perdasi pembangunan kesehatan itu, maka dewan akan segera menggelar rapat untuk menentukan jadwal pelaksanaan sidang non APBD untuk membahas dan menetapkan Raperdasi tentang pembangunan kesehatan itu.
“Kita upayakan dalam waktu dekat ini, kalau semua pihak sudah matching dan sepakat dengan ini, maka secepatnya akan kami sidang untuk penetapan. Bahkan kalau minggu depan nanti selesai minggu depan juga kami akan menggelar sidang,”tandasnya. (ta)
Materi belum Siap, Pembacaan Tuntutan Sebby Ditunda
JAYAPURA-Pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan makar Sebby Sembom yang sedianya dilakukan, Rabu (19/8) terpaksa ditunda oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jayapura.
Majelis hakim yang diketuai Manungku Prasetyo, SH, dengan hakim anggota Hontar Simarmata, SH dan Lucky L Kalalo, SH, serta Panitra Ida Zulfa M, SH, terpaksa menunda persidangan, karena materi tuntutan yang sedianya dibacakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Maskel Rambulangi, SH, belum siap.
Bahkan dalam persidangan kemarin, JPU meminta waktu satu minggu kepada majelis hakim untuk menyusun kembali tuntutan. Menanggapi permintan itu, Penasehat Hukum Sebby, Iwan Niode, SH, berharap majelis hakim tidak mengundur waktu lagi. Sebab hal itu menurutnya, dapat menghambat kerja mereka dalam menyusun jawaban. Meski demikian majelis hakim akhirnya memenuhi permintaan JPU dan menunda persidangan hingga Rabu (26/8).
Usai persidangan, terdakwa Sebby Sembom terlihat membagikan pernyataan keberatan atas dakwaan makar yang diberi judul Ratapan Keadilan kepada warga yang hadir di ruang sidang.
Selain sidang Sebby, sidang kasus dugaan makar lainnya dengan terdakwa Mako Tabuni, cs, juga ditunda. Majelis Hakim yang diketuai A.
Siboro SH didampingi H. Simamora SH dan Mahmuriadin SH, menunda persidangan karena JPU Libert, SH, tidak dapat menghadirkan saksi. (cr-157)
Caleg Tolikara ‘Resah’
Selasa, 11 Agustus 2009 00:00
JAYAPURA (PAPOS) – Ketua DPC partai Hanura Tolikara, Kris Begolu Wanimbo meminta agar KPUD Tolikara segera melakukan pleno. Sebab KPUD kabupaten tetangga sudah melakukan pleno.“Saya minta agar KPUD Tolikara sesegera mungkin melakukan pleno,” ujar Kris kepada Papua Pos di Abepura, Senin (11/8) kemarin.
Sebab, kata dia wanti-wanti bila tidak dilakukan dalam waktu dekat ini maka akan menghambat pembangunan di Tolikara. Pasalnya, dengan lambatnya dilalukan pleno ini maka dalam melakukan pembahasan ditingkat Dewan menjadi terhambat.Permasalah ini bukan hanya sampai disitu sebab, dengan keterlambatan melakukan pleno ini akan menimbulkan persefsi tidak seriusnya KPUD Tolikra ini untuk melakukan langkah-langkah untuk menuju perubahan.
Dengan melihat kondisi seperti ini selayaknya KPU Provinsi Papua bisa menyarankan kalau melakukan pleno tersebut bisa dilakukan diluar Tolikara. Dengan pertimbangan kalau kantor KPUD yang ada diwilayah tersebut telah dibakar oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab.
Demikian juga diharapkan, DPRD Tolikara akan berakhir massa jabatannya yakni 24 September mendatang. Hendaknya dapat dilanjutkan dengan melakukan pelantikan kepada anggota Dewan baru yang terpilih. Adapun kata dia, jumlah kursi yang disediakan bagi DPRD setempat sebanyak 30 kursi dengan perolehan untuk Golkar sebanyak 21 kursi dan sisanya diperebutkan oleh partai politik lainnya.(fer)
Debit Air Turun Akibat Kerusakan Cyclop
JAYAPURA- Direktur WWF-Indonesia Region Sahul Benja V Mambai mengungkapkan bahwa menurunnya tingkat kejernihan air bersih serta berkurangnya volume sumber air di daerah hilir, diakibatkan adanya potensi kerusakan lingkungan alam di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), utamanya di kawasan Cagar Alam Cyclop Sentani.
“ DAS adalah suatu wilayah daratan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut, dimana pengairannya sangat tergantung aktifitas daratan,” ujar Benja Mambai kepada Cenderawasih Pos disela-sela seminar hasil study keadaan DAS Sentani dan Tami di Aula F Mipa Uncen, Senin (10/8).
Jika DAS kondisinya telah mengalami kerusakan kata Benja Mambai, maka yang terjadi adalah titik-titik potensi penampungan atau penyimpanan air hampir tidak ada. Akibatnya yang terjadi adalah adanya penurunan sumber-sumber air di kawasan hilir.
Sementaraa itu, anggota Forum DAS Pemprov Papua Ir. J.P Satsuitubun mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, luas lahan kritis di Sub DAS Sentani (Hubay) adalah 819 Hektare atau 49,3 % dari luas Sub DAS. Untuk mengatasi lahan kritis itu, berbagai upaya telah dilakukan tapi hasilnya belum maksimal. “ Kekeruhan air sungai Hubay atau jembatan dua Sentani bukan dipicu oleh proses erosi pada saat hujan, tapi disebabkan oleh aktivitas pendulangan emas dibagian Sub DAS serta penggalian batu pada lereng-lereng gunung,” ujarnya dalam presentasi, kemarin.
Sementara itu, sebagai wujud kepedulian terhadap kondisi Cagar Alam Cyclop sejumlah mahasiswa Universitas Yapis Papua Kampus Sentani Angkatan VI Tahun Akademik 2009/2010 mengadakan penghijauan, dengan menanam 500 pohon rambutan di lereng gunung Cyclop.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang diikuti 78 orang dari beberapa Fakultas Uniyap seperti, Hukum, Ekonomi, Fisip dan juga Agama Islam. Menurut ketua panitia KKL, Yosep Jek mengatakan, kegiatan KKL yang diikuti mahasiswa semester VII tersebut dimulai pada 22 Juli s/d 15 Agustus 2009. (mud/cr-156)
