Naomi Bemey

Sejumlah Titik Konsentrasi Massa Diblokir Aparat
JAYAPURA- Ancaman aksi demo yang dilakukan berbagai elemen di Papua sebagai bentuk dukungan caucus Internasional Parlement for West Papua (IPWP), Kamis (16/10) dibuktikan. Hanya saja niat massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat seperti Presidium Dewan Papua (PDP), LSM, Mahasiswa dan kelompok masyarakat menuju kantor DPRP batal.

Pasalnya setelah berkumpul di depan pintu gerbang Uncen atas Perumnas III Waena, massa yang berjumlah sekitar 300 orang ini tertahan oleh personel TNI/Polri yang sejak pagi di standbykan sejak pagi mengawal jalannya kelompok massa ini.

Aksi di depan pintu gerbang ini sedikit mengganggu aktifitas kampus karena kendaraan yang akan naik ke kampus tidak diizinkan petugas keamanan kampus. Bahkan banyak mahasiswa yang terpaksa tidak kuliah dan memilih pulang karena melihat situasi yang kurang kondusif.

Untuk meredam aksinya itu, Pembantu Rektor III Uncen Drs. Paul Holmes sempat turun memberikan pengertian kepada massa agar segera membubarkan diri dari tempat tersebut.

Sebab menurut dia, sesuai edaran Kapolda ke sejumlah kampus, bahwa Kampus tidak boleh dijadikan tempat titik start unjukrasa. Rupanya, himbau tersebut tidak digubrisnya. Mereka tetap bertahan.

Sekitar pukul 10.12 WIT massa yang dipimpin oleh Buchtar Tabuni ini mencoba untuk berorasi keluar dari Perumnas III. Meski berhasil keluar, namun sebelumnya mereka kembali tertahan blokade pasukan huru hara sebanyak 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) dan Brimobda Papua Detasemen A dengan kekuatan 2 SSK yang disusun 3 lapis di sepanjang jalan menuju kampus. Situasi membuat petugas kepolisian selektif mengeluarkan mahasiswa untuk pulang hanya bagi mereka yang dianggap tidak ada hubungan dengan demo tersebut diperbolehkan keluar. Satu jam berlalu akhirnya pasukan ditarik mundur menuju Waena Expo tempat kelompok massa lainnya yang juga melakukan orasi serupa. Dengan membawa spanduk bertuliskan Review Pepera 1969 massa berjumlah lebih kecil ini mencoba berjalan kaki menuju arah Abepura. Orasi di depan Museum Expo ini cukup menarik mengingat 8 wanita menggunakan pakaian adat dengan wajah dilumuri cat hitam putih berdiri paling depan memimpin perjalanan.

Kembali niat mereka untuk menuju DPRP gagal karena selang beberapa saat pasukan yang sebelunya ditarik dari Uncen langsung memblokade ruas jalan.Dari beberapa kali bernegosiasi dengan Kapolsekta Abepura, Dominggus Rumaropen selaku pemegang komando ternyata tidak menumbuhkan kata sepakat hingga diputuskan melakukan orasi ditempat.

“Atas nama tulang belulang nenek moyang, atas nama ibu kita yang melahirkan kita ketahuilah bahwa kebebasan semakin dekat,” ujar Buchtar Tabuni menyimpulkan sikap aparat yang melakukan blokade.Buchtar menyampaikan bahwa rezim Suharto saat ini sedang diterapkan oleh aparat keamanan, menghentikan langkah masyarakat Papua untuk memilih melepaskan diri dari NKRI.

Orasi kemudian dilanjutkan Sebi Sambon dengan menjabarkan ketidakberesan pada infasi militer tahun 1963 dan 1969, dimana dianggap sebagai rekayasa politik untuk mengkaburkan status bangsa Papua. Pada 15 Agustus 1962 disepakati antara pemerintah Belanda dan Indonesia tentang penyelesaian masalah Irian Barat (Papua) dan akhirnya muncul kabar bahwa Papua adalah wilayah yang direbut dari Belanda dengan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 12 Juli 1969. Kejelasan soal inilah yang dipertanyakan oleh mereka dan dianggap telah terjadi konspirasi tingkat tinggi. “Jika saya membunuh babi dan menyimpannya di dalam peti sudah pasti baunya akan tercium. Inilah yang terjadi saat ini, akibat ketidak beresan puluhan tahun silam menyangkut Pepera kami menyampaikan aksi protes dan meminta kebenarannya,” koar Sebi.

Dengan lantang sambil mengarahkan microfonenya ke arah aparat ia juga mempertanyakan undang-undang nomor berapa yang melarang Papua untuk merdeka, sebab menurutnya merdeka adalah hak segala bangsa dan rakyat Papua mempunyai hak berbicara merdeka di seluruh daerah berdasar Human Rights.

Pertanyaan tersebut kemudian dibarengi dengan teriakan Papua merdeka berkali-kali dan diikuti massa lainnya. Ditengah ber orasi, tiba-tiba muncul dari arah Sentani iring-iringan kendaraan yang ternyata rombongan Penjaga Tanah Papua (Petapa). Diketahui 13 kendaraan roda berisi massa terpaksa turun dan bergabung dengan rombongan Buchtar Tabuni. Diperkirakan gabungan massa ini sekitar 700 orang dan tetap tidak bisa menembus blokade aparat. Arus lalulintaspun sempat terhenti dan dialihkan jalur melalui belakang expo.

Massa juga menyampaikan rasa kecewanya pada DPRP yang dianggap tidak perduli dengan aspirasi mereka. Dibuktikan dengan beberapa jam berorasi ternyata tak seorangpun angota DPRP yang datang menemui mereka. “Lain kali jangan memilih mereka (anggota DPRP), mereka telah menikmati enak sementara kami harus memperjuangkan masa depan tanpa mereka,” koar salah satu warga ditengah massa.

Sementara pantauan Cenderawasih Pos, konsentrasi aparat sedikit pecah dengan datangnya massa dari arah Abepura menuju Expo dengan jumlah sekitar 200 orang. Kelompok yang didominasi mahasiwa ini rencananya hendak bergabung dengan massa yang sudah berkumpul di Expo, namun dari kesigapan aparat Brimobda langsung menutup badan jalan mulai dari ujung jembatan Expo hingga niat mereka tidak tercapai.”Kami diminta Kapolda untuk mertemu dengan teman-teman kami disana,” tutur salah satu koordinator massa menyampaikan pesan dihadapan aparat kepolisian.

Sekalipun menyebutkan nama Kapolda, mereka tetap tidak diijinkan masuk. Aksi penolakan ini membuat kelompok massa berang dan bersikeras

menerobos paksa berjalan menuju blokade aparat hingga jarak tingga 1 meter dari hadapan aparat. Situasi nyaris pecah dan terdengar bunyi kokangan senjata dipersiapkan. Barulah setelah bernegosiasi, akhirnya mereka diperbolehkan bergabung dengan catatan tidak melalui jalur utama melainkan memutar melewati belakang Expo.

Tak berapa lama setelah massa bergabung, terlihat Sekjend DPD Thaha al Hamid mendekati kerumuman massa.
Ditemui wartawan Thaha Al Hamid mengungkapkan, yang perlu diketahui bahwa tanggal 15 Oktober itu jangan ditafsirkan sebagai Hari Kemerdekaan Papua Merdeka, sebab sama sekali tidak.

15 Oktober itu merupakan moment peluncuran Parlemen Internasional untuk Papua Barat. Dimasa yang lalu pernah muncul juga Parlemen Internasional Untuk Timor Timur. Tugasnya adalah menginternaslisasi masalah Timur Timor, dimana semua orang tahu hasilnya adalah Kemerdekaan Timur Timor.

” Keberadaan IPWP itu merupakan wujud keperihatinan masyarakat Internasional terhadap permasalahan yang ada di Papua. Karena itu mereka itu mencoba menyatukan tekad, doa, pandangan dan kekuatan diantaranya adalah ada orang-orang yang meneliti tentang Pepera 1969 diantaranya professor John Salford dari Belanda,” terangnya.

Jadi, anggota Parlemen Internasional itu mau bergabung karena mereka tahu dan mengerti persoalan-persoalan yang ada di Papua. Sehingga mereka mencoba untuk bersatu untuk menyatukan pikiran dan pandangan mereka.

Karena itu, sampai saat ini persoalan Pepera sampai ini masih diperdebatkan keabsahannya. Jakarta boleh bilang sudah final, sementara penelitian akademis Pepera masih perlu dikaji legalitasnya.

Atas dasar itu, maka rakyat Papua minta berdialog untuk meluruskan sejarah yang sesungguhnya. Untuk itulah, adanya unjukrasa guna mendukung Parlemen Internasional Papua Barat itu merupakan hal biasa dan lumrah selama tujuanya benar dan tidak anarkis.

Sementara Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboi Sembut S.pd yang juga hadir menyampaikan dukungan moril bersifat religi dimana dikatakan bahwa perjuangan Papua untuk mencapai-cita-citanya haruslah bermartabat karena Tuhan selalu menyertai mereka yang berjuang untuk orang banyak.”Jangan lagi ada nyawa maupun darah yang tertumpah dan mati sia-sia di atas tanah ini, kalian masyarakat bermoral yang harus berjuang dengan cara yang benar pula,” katanya.

Ia juga mempertanyakan siapa yang berkata bohong dengan mengaitkan kemerdekaan disuatu saat kelak. Lanjut pria yang bekerja sebagai pengawas sekolah ini, jika suatus saat Papua bisa merdeka, maka yang berkata tidak mungkin itulah yang berkata bohong dan iapun meyakinkan bahwa suatu saat Papua pasti merdeka karena niat tersebut tulus dilakukan sejak jaman dahulu dibarengi dengan air mata, darah, harta maupun nyawa.”Bedoalah karena kita sekarang sudah menang, dengan sikap pemerintah Indonesia menggambarkan ketakutan dan disitulah kemenangan kita,” ujarnya lantang.Diakhir orasi, koordinator massa, Buchtar Tabuni menyampaikan beberapa pernyataan sikap yang diantaranya mempertanyakan kebenaran Pepera dan meminta pemerintah melakukan dialog terbuka dengan masyarakat.”Beberapa hal ini kami harap diperhatikan jika tidak maka aksi serupa dengan jumlah massa 4 kali lipat akan kami kerahkan Senin mendatang,” koarnya.

Sekitar pukul 17.42 WIT massa akhirnya membubarkan dengan berjalan kaki menuju Abepura dan ada pula yang kembali ke Sentani.Tidak terjadi insiden yang menonjol dari demo ini hanya terlihat situasi jalan Waena dan Abepura sedikit lengang dan terlihat pula banyak pertokoan yang memilih untuk tutup.

Sementara itu, berkaitan dengan aksi demo itu aktivitas belajar mengajar disejumlah sekolah terganggu, termasuk pelayanan transportasi masyarakat.

Di Wilayah Abe, tiga Perguruan Tinggi yakni Uncen, USTJ dan Akper terpaksa menghentikan aktivitas perkuliahannya. Begitupun dengan sejumlah sekolah diwilayah Abepura dan Waena, mulai pukul 11.00 siang murid /siswa telah dipulangkan akibat ketakitan dengan rencana aksi unjukrasa tersebut.

Sedangkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan rencana aksi unjukrasa besar-besaran ke Gedung DPRP itu, Kamis sore (16/10) sekitar pukul 15.00-16.30 WIT, gabungan personel TNI/Polri mengelar sweeping di Lapangan PTC, Entrop. Semua kendaraan roda empat baik yang plat merah, kuning dan hitam tidak luput dari pemeriksaan termasuk para penumpangnya. Hanya saja, operasi yang melibatkan 1 SSK itu tidak menemukan barang-barang yang dianggap berbahaya. (ade/mud)