Jeritan, Hati Anak Negri………
Salam dan Hormat saya, Untuk semua Kaum Papua Yang berada dimana saja???? Sebelum saya melanjut kan apa yang akan saya muat, Sebagai Anak Negri, Saya mohon dukungan dan kerja sama yang baik, Dalam merebut kembali, Hak Kemerdekaan kita yang selama ini di tutupi, Oleh Bangsa Penjajah.
MERDEKA……………………………………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sebagai Anak Papua, Pasti kita semua tau tentang Sejarah Tanah kita??? Bahwa kita adalah Bangsa tersendiri, Dan kita sudah MERDEKA, Tapi mengapa hak Kemerdekaan kita slalu di tutupi oleh Bangsa Indonesia?? Sudah jelas2 kita sangat jauh berbeda dengan ciri khas kita yang tersendiri dengan bangsa ini, Tapi mengapa kita masih saja hidup di bawah kaki mereka???? Ini yang kita harus hapus, Dengan semangat dan satu tujuan, Yaitu meraih kembali Hak Kemerdekaan kita yang hilang slama ini di rampas oleh bangsa penjajah.
Dengan demikian, Maka kita sebagai Anak – Anak Papua Dimana saja berada?? Mari kita bergabung angkat suara, Satukan tangan, Satukan Hati Kita mendukung Para Pejuang kita yang lg brjuang selama ini, Entah dimana mereka berada?? Kita wajib untuk memberi semangat dan dorongan serta tanggapan, Bahwa kita juga selalu ada di seblah mereka dalam merebut apa yang kita cari selama ini??
Dengan Perjuangan dari Orang orang tua kita yang telah tiada, Dengan nama dan Pekerjaan mreka yang belum sampai pada ujung nya, Dengan semangat perjuangan dari para leluhur kita, Mari semua yang ada demi kesejahteraan Bangsa kita dan kesuburan Tanah Papua, Mari satukan niat kita mengantar perjuangan ini sampai ke ujung kesuksesan, Dan meraih kembali Hak kita yang sebenar nya.
Mari bergabung, Satukan Tangan,Satukan suara, Satu tekat kita maju.Dalam hal apa pun kita tunjukan bahwa bangsa Papua tidak diam begitu saja diatas Tanah nya sendiri untuk di jajah, Tapi dia akan berjuang untuk mengusir semua kaum penjajah dan mendapat kan kembali Hak Kemerdekaan.
MERDEKA…………………………………………………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Gempa Indonesia Yang Begitu Dasyat, Dan Ngerih.
Salam Hormat Dan Kompak Selau.
Di dalam sejarah,Tercatat bahwa indonesia lah Pemegang Rekor Gempa,Yang bertubi-tubi datang menghajar Bangsa Indonesia. Apa boleh buat ini sudah nasib kalian dan itu sudah takdir, Bangsa Indonesia. Kalian akan di terjan dan di makan gempa habis – habis,Sampai kalian sadar dengan apa yang telah kalian sembunyi selama ini???
Tanah Papua tidak buta,Tangisan dan darah mereka tidak sembarang jatuh begitu saja, Tangisan dan jeritan mereka akan menerjan kalian setiap masa,Setiap waktu,Sampai kalian Orang Indoneisa tidak mampu dan bangkrut.Gempa yang datang silih berganti,Kita bisa lihat dan berpikir sendiri,Kok bisa begitu????
Apa alasan nya???Kalian makan enak,Pakai yang indah,Di atas tanah kalian,Tapi kalian tidak pernah mau berpikir darimana kalian memperoleh semua itu???Apa kah itu bukan pemerasan???Tanah Papua tidak tinggal diam,Doa semua orang Papua akan selalu bermakna untuk Bangsa nya sendiri yaitu Tanah Papua.
Seluruh pulau Jawa akan punah,Akan hancur,Akan jatuh miskin, Tapi orang – orang Papua akan selalu tersenyum dan berterimakasih,karna Tuhan itu Maha Adil.
Mari teman-teman semua,Satu hatu,Satu niat, Kita bergabung dan berjuang kembali untuk mendapatkan Hak kita kembali,Yaitu Hak Kemerdekaan kita dari Bangsa Penjajah.MERDEKA
Bupati Habel : Hindari Sikap Saling Menyalahkan
27 Agustus 2009 04:53:13
SENTANI- Bupati Jayapura Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM menegaskan, membangun Kab. Jayapura agar lebih maju lagi adalah tugas dan tanggungjawab kita bersama. Karena itu, salah besar jika membangun daerah itu, hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata.
“ Tokoh-tokoh adat dan agama memiliki peran yang sangat penting dalam mengerakkan warganya dan umatnya untuk membangun daerah ini. Sebab, merekalah yang memiliki warga dan umat. Tanpa adanya dukungan dari mereka, maka kegiatan pembangunan itu tidak akan berjalan maksimal,” ujar Bupati kepada wartawan usai acara tatap muka dengan tokoh adat dan agama di Aula Kantor Bupati, Gunung Merah, Rabu ( 26/8).
Selain itu, Bupati juga minta kepada para tokoh-tokoh adat untuk tidak saling menuding atau menyalahkan tentang masih adanya kekurangan-kekurangan dalam proses pembangunan ini. Diakui, selama kepemimpinannya, selain telah dicapainya sejumlah keberhasilan-keberhasilan dalam proses pembangunan, juga masih ada kekurangan-kekurangan.
Karena itu, tujuan tatap muka dengan para tokoh-tokoh adat dan masyarakat itu dengan tujuan untuk saling memberikan masukan dan pikiran yang positif untuk kepentingan pembangunan kabupaten Jayapura yang lebih baik lagi kedepannya. “ Saya minta setiap ada persoalan yang ada di masyarakat segera dikomunikasi supaya persoalan ini tidak berkembang meluas seperti terjadinya konflik antar kelompok masyarakat beberapa hari lalu,” paparnya.
Hal senada diungkapkan Dandim 1701/ Jayapura Letkol Inf. Imam Santoso. Dia mengungkapkan, Tuhan menciptakan perbedaan umat, dengan maksud agar mereka bisa bersatu. Sebab, di agama apapun pun, tidak ada ajaran bahwa perbedaan itu akan menimbulkan perpecahan.“ Perbedaan itu merupakan Karunia Tuhan yang dilihat sebagai sebuah potensi dan kekuatan untuk mewujudkan kebersamaan dalam kasih untuk kepentingan membangun daerah,” tandasnya.
Sementara, pertemuan yang dihadiri sekitar 250 orang itu pada prinsipnya disambut positif para tokoh adat, tomas dan Toga. Sebab, mereka memandang pertemuan ini merupakan wadah untuk mengkomunikasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat agar menjadi perhatian pemerintah. (mud)
MRP Gelar Pertemuan dengan KPU
05 September 2009 14:19:22
Kembali Bahas Masalah 11 Kursi
JAYAPURA-Masalah 11 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang marupakan jatah bagi orang asli Papua hingga saat ini masih menjadi problem. Karena itu, Majelis Rakyat Papua, Jumat (4/9) kemarin menggelar pertemuan dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua di Kantor MRP untuk kembali membahas masalah 11 kursi tersebut.
Wakil Ketua MRP, Ir. Frans Wospakrik saat ditanya wartawan seusai pertemuan mengatakan, MRP sebagai pengawal amanat otonomi khusus telah melakukan upaya-upaya untuk mengakomodir jatah 11 kursi bagi orang asli Papua yang selama ini menjadi pembicaraan banyak pihak.
Dikatakan, MRP telah berbicara tentang hal ini pada tahun lalu kepada publik melalui pers, tepatnya pada bulan Juli 2008. Bahkan, MRP bersama-sama dengan KPU Provinsi Papua telah juga menghadap ke KPU Pusat di Jakarta dan KPU Pusat tetap menekankan kepada KPU Provinsi bahwa dalam melakukan segala sesuatu harus tunduk dengan undang-undang yang telah dibuat, karena apa yang sudah dititipkan oleh undang-undang adalah suatu amanah yang harus dijalankan.
Selain itu, MRP juga pernah mengirim tim khusus atau Pansus dalam memfasilitasi persoalan ini untuk disampaikan ke DPR RI di Jakarta.
“Namun seperti yang sudah saya sampaikan, MRP bukan pembuat kebijakan atau peraturan pada suatu daerah. Jadi MRP tidak mungkin berjuang sendirian dalam memperjuangkan hal ini, sebab hal ini perlu diakomodir melalui Peraturan Daerah Khusus, sehingga nantinya menjadi dasar bagi KPU Provinsi Papua dalam bekerja,” terangnya
Terkait hal tersebut, pihaknya sengaja mengundang kembali KPU Papua untuk melakukan pertemuan sekaligus mendengar seberapa jauh upaya yang telah dilakukan dalam mengakomodir permasalahan ini dan melihat kira-kira pendekatan-pendekatan apa saja yang perlu dilakukan kepada eksekutif dan legislatif untuk mengakomodasi persoalan ini.
“Kita semua harus jaga sama-sama agar jangan terjadi kevakuman politik, karena ada kursi yang kosong di DPRP. Oleh karena itu kita masih berpikir agar jumlah 56 kursi ini dapat diakomodasi dan bagaimana ke depan amanat-amanat penting dalam Otsus di DPRP mempunyai keterwakilan dan kekuatan yang tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur politik, namun betul-betul berjuang untuk kepentingan rakyat Papua. Saya tidak katakan DPRP tidak memperjuangkan hak rakyat, tidak seperti itu, karena kita juga tahu mereka selama ini juga memperjuangkan hak rakyat, akan tetapi kita perlu kekuatan untuk melakukan sebuah terobosan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat,” paparnya .
Pihaknya menegaskan, pengalaman seperti Perdasus yang terlambat seperti sekarang ini agar ke depannya jangan terulang lagi. “Draf terkait dengan 11 kursi tersebut sudah ada dari tahun lalu. Jadi dengan demikian saya mau katakan bahwa MRP selama ini tidak tidur,” tukasnya
Sedangkan anggota KPU Papua Fery Kareth,SH,M.Hum yang ditemui di Kantor MRP mengatakan, dalam pertemuan tadi membahas persoalan 11 kursi DPRP yang menjadi keterwakilan dari orang Papua, sehingga total jumlah kursi natinya 56 kursi, yang dibagi dari 6 Dapil seperti pada tahun 2004 lalu.
Sementara di tempat terpisah, Barisan Merah Putih meminta agar semua masyarakat ikut turut mendukung adanya perjuangan masyarakat adat ke Makamah Konstitusi (MK) tentang masalah 11 kursi ini.
“Stop berpolemik dan saling mempermasalahkan, karena Barisan Merah Putih sedang berjuang untuk masyarakat adat yang inginkan untuk duduk di legislatif sesuai dengan Undang-Undang Otsus yang diberikan Pemerintah kepada rakyat Papua,” ungkap Sekretaris Barisan Merah Putih, Yonas Nussy yang menghubungi redaksi Cenderawasih, Jumat (4/9) sore kemarin.
“Jikalau ada permasalahan hendaknya segera diselesaikan secara damai dan saling memaafkan dan segeralah bersatu dalam kasih,” harapnya.
Ditegaskan, tujuan dari apa yang diperjuangkan oleh Barisan Merah Putih ini murni untuk mencari kejelasan hukum untuk rakyat Papua melalui Undang-Undang No 21 tahun 2001 yang seakan-akan hanya permainan dari beberapa orang yang mempunyai kepentingan di tanah Papua.
“Kami ingin meminta penjelasan pasti tentang UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus di Makamah Konstitusi karena selama 8 tahun ini masyarakat tidaklah menerima apa yang menjadi gambaran realita Otsus tersebut,” tegasnya.
Oleh karena itulah, Barisan Merah Putih ini melakukan upaya uji materi apa yang menjadi keluhan dari masyarakat adat terhadap UU No. 21 tahun 2001 yang telah diberikan kepada Papua pada 8 tahun yang lalu.
Sementara ditanya mengenai persiapan sidang perdana yang akan digelar pada 7 September mendatang, pihaknya dengan 10 orang dari perwakilan adat di Provinsi Papua telah melakukan persiapan untuk sidang di MK tersebut.
“Kami telah menunjuk 5 pengacara yang ada di Jakarta untuk mendampingi dalam melakukan pandangan hukum kepada kita semua yang ada di sini, dan saya berharap agar uji materi ini, khususnya terkait 11 kursi di DPRP dapat dimenangkan oleh kita semua yang ada di Papua,” tukasnya. (cr-155/ind/fud)
Demo di KPU Papua Nyaris Ricuh
25 Agustus 2009 00:03:26
Tuntut Ketua KPU Papua dan Yahukimo Diadili
JAYAPURA-Pertemuan KPU Provinsi Papua membahas waktu rencana pleno lanjutan penetapan kursi DPRP dan sosialisasi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersama para pimpinan Parpol di Aula KPU Papua Selasa (25/8) kemarin diwarnai aksi demo, bahkan dalam aksi itu nyaris terjadi kericuhan.
Aksi tersebut dilakukan oleh sekitar 100-an massa dari koalisi 31 Parpol Kabupaten Yahukimo dan Kamda SBY-Boediono. Mereka tiba di kantor KPU Papua sekitar pukul 14.00 WIT di saat pertemuan antara KPU Papua dan pimpinan Parpol itu akan segera dimulai.
Massa yang terdiri dari kaum pria dan wanita itu langsung membentangkan dua spanduk berukuran besar dengan bertuliskan: ‘Pecat dan adili Ketua KPU, anggota KPU Papua, Ketua KPU Yahukimo dan anggotanya’, ‘Hentikan pembohongan publik, Pemilu Yahukimo cacat hukum dan seret KPU ke meja hijau’, ‘Bersama kita lawan kejahatan Pemilu’, dan beberapa spanduk lainnya.
Awalnya mereka ingin menemui Ketua KPU Papua Benny Sweny S.Sos dan anggotanya, namun karena bersamaan dengan acara pertemuan dengan pimpinan Parpol, sehingga tidak seorangpun anggota KPU bisa menemui para pendemo.
Terkait demo ini, aparat keamanan yang bersenjatakan pentungan itu melakukan pengamanan secara ketat di depan pintu masuk kantor KPU tersebut, sedangkan lainnya berjaga-jaga pula di halaman kantor KPU.
Demo ini nyaris ricuh, karena massa terus mendesak agar bisa bertemu dengan Ketua KPU Papua. Namun polisi tetap tidak mengizinkan pendemo itu, karena Ketua KPU Papua bersama anggotanya sedang melakukan pleno.
Karena tidak ada pihak KPU yang menemui massa, sehingga massa balik ‘membujuk’ polisi agar perwakilan mereka bisa diizinkan masuk menyampaikan aspirasi mereka. Meski begitu, polisi tetap tidak mengizinkan, akibatnya sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara aparat dengan massa yang memaksa masuk.
Massa baru bisa sedikit tenang ketika polisi memberikan pengumuman jika Ketua KPU baru bisa menemui massa sekitar satu jam lagi
“Polisi dengan massa tidak ada masalah. Jangan kita jadi korban karena kepentingan orang lain,” teriak aparat Polresta Jayapura Halitopo saat diminta menenangkan massa.
Kordinator Lapangan Petrus Simon L kepada Cenderawasih Pos mengatakan, tuntutan agar Ketua KPU Papua Benny Sweny dan anggotanya Hasyim Sangadji, Ketua KPU Yahukimo dan anggotanya diganti itu karena mereka dianggap gagal menyelanggarakan Pemilu di Papua, khususnya di Yahukimo.
Bahkan mereka dinilai telah melakukan kejahatan politik yang sistematis, terstruktur dan masif. “Hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta adanya begitu banyak persoalan yang dihadapi setelah pelaksananaan Pemilu di Provinsi Papua,” tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, mereka juga diduga kuat terbukti melakukan pengalihan suara maupun penghilangan suara Parpol dan calon anggota legislatif di berbagai daerah. “Konkretnya, KPU dinilai telah melakukan pembohongan publik dan saksi palsu. Buktinya adanya putusan MK No 41-81/PHPU.A.VII/2009 dan putusan MK No 57/PHPU.C.VII/2009.
Dimana fakta hukum mengungkapkan bahwa KPU Yahukimo tidak melakukan pemungutan suara sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Namun sangat disayangkan KPU Provinsi Papua, secara sepihak telah membawa data suara fiktif Yahukimo ke KPU Pusat untuk dimasukkan dalam tabulasi suara nasional hasil Pemilu 2009,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Papua, Benny Swenny,S.Sos menanggapi hal itu dengan kepala dingin. Pihaknya mengatakan, tuntutan agar dirinya diganti bersama anggota KPU lainnya Hasyim Sangadji merupakan suatu ekspresi dari Caleg atau Parpol.
Untuk itu, pihaknya mempersilahkan Parpol atau Caleg yang merasa keberatan agar mengajukan pengaduan ke Dewan Kehormatan (DK) KPU Pusat. “Dari situlah nantinya DK yang menilai apakah saya melanggar atau tidak,” jelasnya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, kemarin.
Soal tudingan KPU sepihak bahwa KPU Papua menyampaikan suara fiktif hasil Pemilu Yahukimo ke KPU pusat, Benny menegaskan itu tidak berdasar. Sebab jika mencermati putusan MK itu secara jelas, sebenarnya sudah jelas bahwa di Yahukimo pada umumnya tidak terjadi penconterangan, kecuali hanya dilakukan kesepakatan atau aklamasi.
Terkait kearifan lokal itu juga dipahami pihak MK sendiri.
Hanya saja, karena masalah adiministrasi, dimana tidak ditetapkan dalam berita acara, baik C1 di tingkat TPS dan di tingkat distrik, sehingga terjadi perbedaan rekapitulasi.
Posisi KPU Provinsi, lanjutnya, hanya sebagai penyelenggara yang secara berjenjang telah menerima hasil itu mulai dari PPS, PPD dan KPU Kabupaten. “Sehingga produk atau hasil yang masuk ke KPU Provinsi dan selanjutnya diteruskan ke KPU Pusat itu dianggap laporan yang sudah valid, karena telah melalui proses pelaporan dan pengawasan yang ketat, termasuk para saksi Parpol saat itu,” terangnya.
Seharusnya, ujar Benny, masyarakat termasuk saksi bisa langsung mengkomplain saat itu, sehingga dilakukan pemilihan ulang. “Tapi nyatanya tidak. Padahal pasal 170 UU No 10 tahun 2008 ayat 1 jelas menyebutkan, dalam hal terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh KPPS, pengawas Pemilu lapangan memberikan saran perbaikan dengan disaksikan saksi-saksi yang hadir dan petugas ketentraman. Pada ayat (2), maka KPPS seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan oleh pangawas Pemilu sebagaimana dimaksudkan ayat 1,” paparnya.
“Jadi pertanyaannya, dimana saksi-saksi Parpol saat itu? Kenapa tidak dikomplain kalau memang tidak ada Pemilu,” pungkasnya. (don/ind/fud)
Komnas HAM Papua Belum Miliki Landasan Operasional
21 Agustus 2009 22:53:00
Ramandey: Draft Rancangan Perdasinya Sedang Disusun.
JAYAPURA-Kendati telah berdiri dan operasional sejak lima tahun lalu, Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua belum memiliki aturan hukum yang bisa dijadikan landasan untuk mendukung seluruh operasionalnya.
“Memang sampai sekarang Perwakilan Komnas HAM Papua belum memiliki aturan hukum sebagai landasan yang mendukung operasionalnya,” ungkap Sekretaris Komnas HAM Papua Frits Ramandey kepada Cenderawasih Pos, Jumat (21/8).
Dikatakan, sejak terbentuk hingga sekarang, Perwakilan Komnas HAM Papua hanya mengacu pada Undang Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua, Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Komnas HAM dan SK Ketua Komnas HAM Nomor 20 tahun 2003.
Sedangkan aturan hukum yang bisa mendukung kegiatan lembaga itu secara maksimal belum ada. Sehingga tidak heran jika sampai sekarang ini Komnas HAM Papua sulit untuk didanai tesendiri di dalam APBD Provinsi Papua.
“Jadi selama ini Pemprov Papua sebenarnya ingin membantu atau mengalokasikan anggaran tetapi karena tidak ada aturan hukumnya, sehingga bantuan yang diberikan tidak bisa maksimal hanya sebatas bantuan,” terangnya.
Tak heran kalau kemudian dukungan dana terhadap kegiatan atau operasional Komnas HAM Papua sangat minim sehingga lembaga ini harus ngos–ngosan untuk
melaksanakan berbagai program yang telah disusunnya.
Bahkan kata Frits ada sebagian program yang tidak sempat dilaksanakan karena anggaran yang tidak optimal.
Karena itu, lanjut Frits melalui pelatihan yang sekarang sedang dilaksanakan, pihaknya sekarang ini sedang menyusun draft Rancangan Perdasi tentang Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua. ”Sekarang sedang kami susun draftnya untuk memberikan arah tentang kedudukan Komnas Papua,” ujarnya.
Rancangan Perdasi ini diharapkan untuk mengatur bagaimana hubungan kelembagaan, mandat dan hak – hak anggaran bagi Komnas HAM Papua. Jadi bagaiman ada alokasi anggaran permanen untuk Komnas HAM.
Dengan adanya Perdasi Komnas HAM Papua maka pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran akan lebih optimal dan bukan dalam bentuk bantuan lagi sebab Komnas akan memiliki dokumen pelaksanaan anggaran sendiri seperti SKPD lainnya di jajaran Pemprov Papua.
“Dengan adanya Perdasi eksistensi Komnas HAM Papua akan lebih eksis lagi secara kelembagaan dan akan mendapat dukungan dana yang memadai,” katanya.
Setelah nanti disusun draftnya akan disampaikan kepada Pemerintah daerah dan DPR Papua untuk memenuhi mekanisme yang lebih besar.(ta)
STIMIK Sepuluh Nopember Komit Bangun IT
21 Agustus 2009 22:54:09
STMIK Sepuluh Nopember Komiy Bangun IT
JAYAPURA-Meski usianya masih terbilang sangat muda, namun Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer (STIMIK) Sepuluh Nopember Jayapura tetap berkomitmen untuk membangun dan menyiapkan generasi muda yang trampil dan tangguh dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
Ketua STIMIK Sepuluh Nopember, Rosiyati Anwar, SE, MM, mengungkapkan, STIMIK terus membangun komitmen untuk melangkah demi terwujudnya lembaga pendidikan yang dapat mencetak tenaga profesional dibidang Informatika dan Teknologi (IT) untuk kemajuan di Tanah Papua.
“Kami sadar betul bahwa dalam dua tahun berdirinya STIMIK ini masih banyak yang perlu dibenahi. Tetapi tidak terlepas komitmen bahwa pembangunan di Papua haruslah terus maju seiring dengan perkembangan global yang sedang terjadi,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos usai membuka Kuliah Umum di Aula STMIK, Jumat (21/8).
Dijelaskan, bahwa komitmen untuk terus maju dan lebih baik dari tahun demi tahun akan terwujud bila ada satu kesatuan dan langkah bersama antara Yayasan dan STIMIK Sepuluh Nopember bersama seluruh karyawan dan para dosen serta mahasiswa. “Komitmen tersebut saya wujudkan dengan peningkatan kerjasama dengan perguruan lain, peningkatan kuantitas dan kualitas dosen, membangun website dan penggunaan VSat sehingga mahasiswa ataupun dosen dapat menggunakan internet secara gratis demi menunjang kemajuan dari STMIK itu sendiri,” tegasnya.
Hal yang penting, kata Rosiyati adalah proses akreditasi dari BAN-PT (badan akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi) yang tinggal menunggu kedatangan dari para aksesor atau tim penilai dari BAN-PT datang ke Jayapura. “Tidak hanya itu, 3 dosen dari 30 dosen yang ada STIMIK Sepuluh Nopember telah menjalani pendidikan S2 di Universitas Gunadarma dan Unhas untuk dilatih tenaga profesional dibidang IT dan manajemen informatika,” ujarnya.
STIMIK menurutnya juga akan berupaya memberikan fasilitas seperti perpustakaan umum untuk menunjang keberhasilan dan memberikan manfaat dan nilai tambah peningkatan mutu baik mahasiswa STIMIK kedepan.
Sementara itu dalam kuliah umum kemarin, menampilkan dua pembicara DR. Agus Sumule, M.Si tentang pentingnya ICT dan Anton Rahanusun, SH, tentang HAKI Hak atas kelayakan intelektual. (ind)
Keluarga Miliki Peranan Sangat Sangat Besar
21 Agustus 2009 23:19:40
Dari Peringatan Harganas ke XVI dan Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong
SENTANI-Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, tetapi walaupun demikian sangatlah membawa peranan yang sangat besar serta sangat menentukan kualitas hidup bangsa.
Selain hal tersebut, keluarga juga merupakan lingkungan utama tempat atas terbentuknya kepribadian dan sebagai pranata sosial dalam memberikan bekal pengetahuan tentang makna kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
Adapun maksud dari kegiatan tersebut, yaitu menumbuhkan kesadaran para keluarga , memupuk serta meningkatkan semangat gotong royong serta memupuk usaha-usaha kemandirian keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
Hal ini disampaikan Bupati Jayapura, Habel Melkias Suwae, S.Sos, MM dalam sambutannya dalam acara peringatan hari Keluarga Nasional ke XVI dan Pencanangan Bulan Bhakti gotong royong Kabupaten Jayapura Tahun 2009 di Lapangan upacara Gunung Merah Sentani (21/8). Dia menyatakan, keluarga adalah institusi yang memiliki peranan sentral dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dimasa yang akan datang.
Tetapi walaupun demikian, dalam hal pencapaian tersebut tidaklah mudah. Hal tersebut diakibatkan masalah sosial yang dihadapi dapat berpengaruh terhadap situasi keluarga.
Habel juga mengatakan masalah yang menjadi isu actual dalam masyarakat adalah masih banyaknya keluarga miskin, yaitu sekitar 41,2% dari 29.515 atau sekitar 12.176 orang. Dimana dengan hal tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya keluarga yang belum memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimun yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan juga kesehatan.
Berkenaan dengan hal tersebut, Bupati Habel juga meresmikan prasarana dan sarana pelayanan masyarakat diantaranya, penggunaan mobil unit penerangan KB, pendirian pusat jaringan pelayanan perempuan dan anak sebagai tempat konseling dan pelayanan bagi korban KDRT dan juga penggunaan klinik KB di lingkungan pemerintah Kabupaten Jayapura.(cr-156)
Untuk Alihkan Air Danau Tigi
1 Agustus 2009 23:20:25
Juga Akan Jadi Sumber Energi PLTA
JAYAPURA- Seringnya Air Danau Tigi melimpah rupanya telah membuat jalan dan areal perkebunan di sekitarnya menjadi tergenang. Karena itu, di Danau Tigi yang terletak di Waghete itu kedepan oleh pemprov Papua akan dibuatkan sedotan raksasa untuk mengalihkan air danau yang kerap kali meluap setiap kali hujan deras.
Hal itu sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Ir Jansen Monim, MT kepada Cenderawasihi Pos kemarin. “Jadi kedepan ini, kami akan berupaya membangun sedotan untuk mengalihkan air Danau Tigi di waghete,” ungkapnya.
Ia mengatakan, air Danau Tigi selalu melimpah pada musim penghujan saking banyaknya air selalu meluap hingga menggenangi areal disekitarnya baik jalan raya hingga areal perkebunan rakyat yang berada di daerah itu ikut terendam air. Sehingga tanaman di perkebunan itu menjadi rusak yang sudah tentu merugikan para petani.
Tidak hanya itu, lanjut Jansen Monim, jalan raya di dekat danau itu yang merupakan ruas Waghete – Enarotali juga ikut rusak karena terendam air, sehingga jalanan tersebut tidak bisa berfungsi maksimal akibatnya kegiatan masyarakat juga ikut terhambat. “Jadi meluapnya air sungai Danau Tigi ini sudah menyebabkan banyak kerusakan tidak hanya sarana dan prasarana infrastruktur saja tetapi juga areal perkebunan rakyat,” terangnya. Danau Tigi meluap karena hanya memiliki satu lubang pembuangan, itupun sangat sempit.
Karena itu kata Jansen Monim, pihaknya akan membangun sedotan raksasa untuk mengalihkan air Danau Tigi ke Sungai Yawei. Di Sungai Yawei aliran air ini akan difungsikan untuk energi listrik yakni pusat listrik tenaga air (PLTA). Dengan begitu air sungai yang dilihkan itu akan memiliki dua fungsi paket. Pertama untuk mengairi areal pertanian di Yawei yang selama ini hanya berharap pada air hujan dan kedua untuk energi pembangkit listrik di daerah Yawei maupun Waghete.
“Jadi dengan adanya sedotan ini ada dua fungsi yang bisa kita gunakan yaitu untuk membantu mengairi areal pertanian dan untuk energi pembangkit listrik atau PLTA di daerah itu,” tandasnya.(ta)
Dprd membahas Rancangan Kesehatan
JAYAPURA-Setelah lama dipending, dalam waktu dekat ini DPRP akan kembali membahas Rancangan Perdasi (Raperdasi) Pembangunan Kesehatan. Terkait hal itu, Panitia Musyawarah (Panmus) DPRP menggelar rapat di Ruang Panitia Anggaran DPRP, Jumat (21/8).
“Rapat tadi itu antara lain kami membicarakan rencana dewan untuk membahas kembali Rancangan Perdasi tentang pembangunan kesehatan,” ungkap Wakil Ketua II DPR Paskalis Kosay, S.Pd kepada Cenderawsih Pos usai rapat Panmus.
Dikatakan, Raperdasi tentang pembangunan kesehatan, pada sidang non APBD tahun 2008 lalu memang sudah pernah dibahas. Tetapi antara eksekutif dan legislatif tidak sependapat untuk beberapa hal terpaksa penetapannya di pending hingga saat ini. “Nah sekarang Raperdasi itu akan kita lanjutkan lagi pembahasannya,” ujarnya.
Paskalis Kosay mengatakan, pembahasannya akan dimulai pada Senin (24/8) nanti yang akan diawali dengan pertemuan antara kelompok kerja yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dan pihak–pihak terkait lainnya. “Pokja ini melakukan pembahasan ditujukan untuk mencari kesepahaman dan penyamaan persepsi dengan semua pihak tentang rancangan Perdasi ini,” katanya.
Setelah kelompok kerja tuntas melakukan pembahasan, maka dilanjutkan dengan pembahasan antara eksekutif dan legislatif masih dalam rangka mencari kesepahaman antara keduanya sehingga ada persamaan persepsi diantara lembaga tersebut tentang Perdasi itu.
Selanjutnya, setelah ekskeutif dan legislatif sepaham tentang isi Rancangan Perdasi pembangunan kesehatan itu, maka dewan akan segera menggelar rapat untuk menentukan jadwal pelaksanaan sidang non APBD untuk membahas dan menetapkan Raperdasi tentang pembangunan kesehatan itu.
“Kita upayakan dalam waktu dekat ini, kalau semua pihak sudah matching dan sepakat dengan ini, maka secepatnya akan kami sidang untuk penetapan. Bahkan kalau minggu depan nanti selesai minggu depan juga kami akan menggelar sidang,”tandasnya. (ta)
